ManusiaSenayan.id – Di tengah hiruk-pikuk politik Senayan yang kadang terasa jauh dari hidup sehari-hari, dr. H. Mufti Aimah Nurul Anam—atau yang lebih akrab disapa Gus Mufti—datang dengan satu benang merah yang konsisten: ekonomi rakyat harus dilindungi, bukan dikorbankan.
Lahir di Banyuwangi pada 24 Desember 1987, Gus Mufti termasuk generasi politisi muda yang masuk parlemen dengan bekal yang tidak biasa. Ia bukan cuma kader partai, tapi juga dokter, pengusaha, dan aktivis organisasi ekonomi—combo yang bikin cara pandangnya beda saat duduk di kursi DPR RI.
Dari Dapil Jawa Timur II ke Jantung Kekuasaan
Gus Mufti melenggang ke Senayan sebagai Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II (Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo). Pada Pemilu 2019 ia pertama kali terpilih, lalu kembali mendapat mandat rakyat pada Pemilu 2024 dengan perolehan 77.048 suara—angka yang jadi bukti kalau kepercayaan konstituen ke dia masih kenceng.
Di parlemen, ia ditempatkan di Komisi VI DPR RI, komisi yang membidangi perdagangan, koperasi dan UMKM, BUMN, investasi, serta standardisasi nasional. Posisi ini bikin Gus Mufti ada di titik paling rame: antara kebijakan negara dan denyut ekonomi rakyat kecil.
Dokter yang Paham “Sakitnya” Ekonomi Rakyat
Latar belakang Gus Mufti sebagai lulusan Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya membentuk instingnya dalam melihat masalah. Buat dia, ekonomi rakyat itu mirip kesehatan publik: kalau salah “diagnosa”, yang kena bukan elit, tapi masyarakat bawah.
Ia melengkapi pendekatan praktis itu dengan ilmu komunikasi—meraih Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran dan melanjutkan program doktoral (S3) di kampus yang sama. Makanya, cara dia ngomong di forum DPR sering terasa tegas, runtut, dan gampang ditangkap publik.
Bukan Anti-Bisnis, Tapi Anti Ketidakadilan
Gus Mufti nggak berdiri di posisi “anti-korporasi” atau “pro-pemodal” membabi buta. Dia ada di tengah, tapi jelas: yang penting adil. Ia aktif sebagai pengusaha dan tercatat pernah menjadi direktur di sejumlah perusahaan di bidang investasi, layanan kesehatan, dan F&B. Jadi dia paham: dunia usaha butuh ruang tumbuh—tapi jangan sampai konsumen dan UMKM jadi korban.
Karena itu, dalam berbagai rapat dan pernyataan publik, ia kerap mengkritik lemahnya pengawasan terhadap BUMN, mempertanyakan tata kelola perusahaan energi, sampai mendorong perlindungan konsumen agar tidak ketarik arus praktik ekonomi yang nggak beres.
Salah satu sikap yang sering disorot adalah dorongannya agar negara lebih tegas melindungi aset strategis nasional, sekaligus memastikan kebijakan energi dan perdagangan beneran berpihak pada masyarakat luas, bukan cuma segelintir pemain besar.
UMKM Bukan Sekadar Slogan
Komitmen Gus Mufti soal ekonomi rakyat nggak berhenti di ruang rapat DPR. Di luar parlemen, dia juga aktif di organisasi yang nyentuh langsung pelaku usaha kecil.
Ia pernah menjabat Ketua Umum HIPMI Jawa Timur, kemudian dipercaya sebagai Ketua Bidang Sinergi BUMN di BPP HIPMI, dan kini mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM di PP GP Ansor periode 2024–2029.
Jejak ini menjelaskan kenapa di Komisi VI ia kerap menekankan bahwa UMKM bukan pelengkap pidato, tapi fondasi ekonomi nasional yang butuh akses modal, perlindungan pasar, dan kebijakan yang fair.
Bicara Lantang, Tapi Tetap di Jalur Kebijakan
Gaya Gus Mufti di Senayan bisa dibilang khas: vokal, tapi nggak asal bunyi. Dia tidak sekadar mengkritik, tapi selalu narik garis ke solusi kebijakan—mulai dari penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, sampai perbaikan tata kelola.
Dalam berbagai forum DPR, ia menegaskan bahwa negara harus hadir sebagai wasit, bukan penonton. Buat Gus Mufti, kalau pasar dibiarkan tanpa kontrol, yang paling sering tumbang ya rakyat kecil.
Suara yang Relevan untuk Generasi Hari Ini
Di tengah krisis kepercayaan anak muda terhadap politik, sosok seperti Gus Mufti memberi gambaran bahwa politik masih bisa relevan, membumi, dan nyambung ke realitas ekonomi sehari-hari.
Ia bukan politisi yang ngomong ekonomi dari menara gading. Ia bicara dari pengalaman—sebagai dokter yang paham dampak kebijakan pada hidup manusia, sebagai pengusaha yang ngerti kerasnya pasar, dan sebagai wakil rakyat yang bawa suara dapil ke pusat kekuasaan.
Di Senayan, Gus Mufti memilih satu posisi yang jelas: berdiri di sisi ekonomi rakyat.
