ManusiaSenayan.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, wanti-wanti Badan POM (BPOM) jangan sampai kendor dalam jalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, kalau lengah, risikonya bisa nabrak banyak sektor: kesehatan, ekonomi, perdagangan, bahkan kepercayaan publik.
“Anggaran ideologis bagi kita untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, capaian 87 persen dengan angka merah itu sebetulnya tanda bahaya, Pak,” tegas Netty.
Ia menilai BPOM yang seharusnya jadi polisi makanan dan obat malah belum punya kekuatan penuh meski langsung bertanggung jawab ke Presiden. “Enggak punya power, enggak punya kekuatan. Padahal kita berhadapan dengan penduduk lebih dari 270 juta, dengan gaya hidup masyarakat yang selalu mencari produk murah dan mudah didapat,” jelasnya.
Netty juga nyentil capaian program BPOM yang masih rendah. Edukasi masyarakat baru 32 persen, layanan informasi 66 persen, dan fasilitator pemberdayaan hanya 23,5 persen. “Ya terus kita mau berharap diapresiasi seperti apa? Apalagi kalau usulan tambahan anggaran justru lebih besar untuk manajemen, padahal fungsi pengawasan dan penindakan itu DNA BPOM,” kritik politisi PKS asal Jabar ini.
Hal lain yang ia pertanyakan adalah penempatan program makan bergizi di BPOM. Menurutnya, hal itu bisa bikin lembaga kehilangan fokus. “Tugas tambahan itu mulia, tapi harus kita luruskan agar anggaran benar-benar digunakan untuk melindungi rakyat,” ungkapnya.
Dengan beban ngawasin hampir 800 ribu produk, 130 ribu izin, serta 55 persen pangan UMKM, Netty minta BPOM jangan sampai kehilangan arah. “Kasihan masyarakat kalau tidak mendapatkan pendampingan dari tugas asasi BPOM,” pungkasnya.
