ManusiaSenayan.id – Senayan hari ini rame lagi. Tapi bukan demo petani—melainkan rapat di ruang adem, lengkap dengan jas formal dan presentasi panjang lebar. BAP DPD RI ngadain Rapat Dengar Pendapat (RDP) bareng tiga kementerian: ESDM, ATR/BPN, dan BUMN. Topiknya? Masalah klasik yang nggak pernah basi: sengketa lahan, kelola tambang, dan BUMN yang makin mirip kerajaan bisnis.
Senator Penrad Siagian dari Sumut langsung ngegas. Kasus Tani Lauchi yang bentrok sama PT SSL dan PT SRL disebutnya sebagai “cermin retak agraria” negeri ini. Dua perusahaan besar main HTI, petani disikut keluar. Katanya sih demi produktifitas, padahal yang panen justru konflik berkepanjangan.
Penrad tegas minta eksekusi lahan HGU dihentikan. “Saya minta eksekusi dihentikan dulu sampai ada rasionalisasi dan hak-hak masyarakat dikembalikan, karena penggusuran yang terjadi telah memakan korban.”
PTPN diwakili Direktur Aset, Agung Setya Iman Efendi. Gayanya kalem, jawabannya diplomatis. Katanya, HGU masih aktif sampai 2034, jadi lahan belum bisa dibagi. Tapi tenang, katanya, “Kami akan cari solusi: skema Hak Pengelolaan Lahan.” Alias—masih digodok, belum matang.
Kesimpulannya? Petani masih nunggu, perusahaan masih ngegas, dan pemerintah… masih rapat. Sengketa lahan kayak sinetron: panjang, ruwet, dan plot twist-nya selalu bikin rakyat gigit jari.
