Manusiasenayan.id – Program Sekolah Rakyat lagi jadi omongan, tapi jangan salah paham dulu—ini bukan sekolah yang buka link pendaftaran terus rebutan kuota. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, langsung ngegas ngingetin kalau program ini bukan sistem daftar-daftaran, tapi pakai pendekatan jemput bola berbasis data.
Di pertemuan bareng kepala daerah di Kemensos, Gus Ipul tegas bilang kalau Sekolah Rakyat pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) buat nentuin siapa yang berhak. Jadi, anak-anak dari keluarga prasejahtera bakal langsung dijangkau, bukan disuruh daftar kayak jalur PPDB biasa.
“Nggak ada pendaftaran, semua lewat penjangkauan,” tegasnya.
Nah, data itu nggak asal comot. Tim di lapangan mulai dari Pendamping PKH, BPS, sampai Pemda bakal turun langsung buat verifikasi. Jadi, prosesnya nggak cuma administratif tapi juga real cek kondisi di lapangan. Bahkan, hasilnya tetap harus dapat persetujuan orang tua dan kepala daerah sebelum disahkan Kemensos.
Gus Ipul juga nggak main-main soal akurasi. Menurut dia, kalau data di daerah meleset, efeknya bisa ke seluruh program. Makanya, koordinasi pusat dan daerah jadi kunci.
Lebih dari sekadar sekolah, Sekolah Rakyat ini digadang jadi paket komplit buat ngangkat taraf hidup keluarga. Anak dapat pendidikan, orang tua juga ikut diberdayakan. Mulai dari perbaikan rumah, akses ke koperasi desa, sampai jaminan kesehatan lewat PBI JKN.
Targetnya jelas: begitu anak lulus, orang tua juga harus “naik kelas”. Alias, udah bisa mandiri dan nggak lagi bergantung sama bansos.
“Kalau masih menganggur, berarti gagal,” kata Gus Ipul blak-blakan.
Saat ini, pembangunan sekolah permanennya udah jalan di lebih dari 100 titik. Sasarannya nggak kecil—sekitar 4 juta anak di Indonesia yang belum sekolah atau putus sekolah.
Menariknya, Sekolah Rakyat juga nggak pakai tes akademik. Seleksi fokus ke tes kesehatan dan pemetaan bakat. Jadi, potensi anak digali dari awal, entah di bidang sosial, teknologi, atau bahasa.
Fasilitasnya juga nggak kaleng-kaleng: ada asrama, makan gratis bergizi, perlengkapan sekolah, sampai dukungan digital kayak laptop dan smartboard di kelas. Intinya, ini bukan sekolah biasa, tapi ekosistem pendidikan yang disiapkan serius buat masa depan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai pasang badan. Beberapa daerah bahkan udah siapin lahan dan anggaran sendiri buat ngejar realisasi program ini.
Kalau semua jalan sesuai rencana, Sekolah Rakyat bisa jadi game changer—bukan cuma buat pendidikan, tapi juga buat mutusin rantai kemiskinan dari akarnya.
