Manusiasenayan.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi kena uji mental. Kali ini bukan di dapur, tapi di Mahkamah Konstitusi (MK). Ada gugatan yang minta supaya anggaran pendidikan di APBN jangan dipakai buat MBG. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini pasang badan dan bilang satu hal tegas: MBG itu penting dan harus dijaga.
Menurut Yahya, urusan APBN bukan main tunjuk-tunjuk. Penyusunannya adalah kewenangan Presiden dan DPR, lalu disahkan dalam bentuk Undang-Undang. Jadi, soal ada anggaran pendidikan yang dipakai buat MBG, itu bukan asal comot, tapi bagian dari prioritas nasional yang sudah disepakati bareng.
“Pemindahan anggaran pendidikan untuk MBG itu merupakan prioritas program Presiden dan sudah disetujui DPR,” kata Yahya, Sabtu (31/1/2026).
Yahya pun berharap MK nggak mengabulkan gugatan tersebut. Alasannya sederhana tapi krusial: MBG menyangkut masa depan generasi muda. Bukan cuma soal kenyang, tapi soal kesehatan, kecerdasan, dan kualitas SDM Indonesia ke depan.
“Kelangsungan program MBG sangat penting demi menciptakan generasi masa depan yang sehat dan cerdas,” tegasnya.
Menariknya, Yahya nggak berhenti di situ. Ia justru melempar ide yang lebih jauh: MBG perlu dilindungi Undang-Undang. Biar nggak jadi program musiman yang ganti nasib tiap ganti presiden.
“MBG ini bukan program 5–10 tahun. Ini program satu sampai dua generasi. Jadi harus dilindungi dengan UU, supaya berkelanjutan,” ujarnya.
Di sisi lain, gugatan ke MK ini memang datang dengan angka yang bikin kening berkerut. Para pemohon—yang terdiri dari yayasan dan individu—menggugat UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Mereka menyoroti fakta bahwa Rp 223 triliun atau sekitar 29% dari total anggaran pendidikan Rp 769,1 triliun dipakai untuk MBG.
Menurut pemohon, angka segede itu berpotensi menggerus hak pendidikan, mulai dari kualitas guru, sarana-prasarana, sampai akses pendidikan yang setara. Mereka khawatir operasional pendidikan malah jadi korban.
“Dengan dana sebesar itu ditelan MBG, pendanaan operasional pendidikan berkurang,” ujar para pemohon.
Namun dari sudut pandang Yahya, narasi itu perlu dilihat lebih utuh. Gizi dan pendidikan bukan musuh, tapi satu paket. Anak yang gizinya beres, justru lebih siap nerima pelajaran di kelas.
Sekarang bola ada di tangan MK. Tapi satu hal jelas: debat MBG bukan sekadar soal anggaran, melainkan soal arah kebijakan negara—mau investasi di generasi masa depan atau terus ribut di angka.
