ManusiaSenayan.id — Nama Polri belakangan ini sering nyangkut di linimasa. Bukan karena konten lucu, tapi karena kasus oknum yang suka represif, sampai pungli yang bikin warga auto geleng-geleng. Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, tegas bilang semua kelakuan macam itu ya jelas salah total.
Tapi menurut Benny, masalahnya nggak sesimpel “Polri nakal, titik.” Ia menilai ada faktor eksternal yang ikut “ngomporin” dan memanfaatkan institusi kepolisian buat kepentingan politik dan pribadi.
“Setelah melakukan kontemplasi, saya pribadi melihat bahwa problem pokok kita itu tidak hanya di institusi kepolisian. Problem pokok kita selama ini adalah adanya kekuatan-kekuatan politik eksternal institusi kepolisian yang tergoda menggunakan keanggotaannya demi kepentingan kekuasaan,” ujarnya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kamis (11/12/2025).
Selama 20 tahun di DPR, terutama di Komisi III, Benny merasa sudah cukup “nonton season panjang” drama soal kepolisian. Menurutnya, yang perlu dibenahi bukan cuma Polri, tapi juga mereka yang hobi narik-narik polisi ke urusan kekuasaan.
Ia mengingatkan korporasi, khususnya yang besar-besar, supaya jangan menjadikan Polri seperti satpam pribadi bisnis, apalagi kalau urusannya abu-abu secara hukum.
“Jadi yang harus menjadi solusi kita adalah larangan yang lebih ketat terhadap partai politik, pemangku kepentingan kekuasaan untuk sekali-kali jangan pernah libatkan polisi dalam urusan politik praktis,” tegasnya.
Benny juga menekankan, jangan semua beban dibanting ke Polri sendirian.
“Jadi, tanggung jawab ini jangan hanya kita lemparkan ke Polri. Tapi juga ke masyarakat (korporasi), partai politik, dunia bisnis, dan parlemen. Terus terang, saya sudah 20 tahun di DPR terutama Komisi III saya melihat banyak sekali prestasi dan kemajuan Polri, walau di sana-sini masih ada problem,” pungkasnya.
Intinya, kata Benny, kalau semua pihak masih doyan pakai polisi sebagai “alat serbaguna” urusan kekuasaan, jangan kaget kalau kepercayaan publik ke Polri susah naik level. Polisi diminta jadi pelindung rakyat, bukan cameo di drama politik kekinian.
