ManusiaSenayan.id – Biasanya pejabat datang dari kota besar, dikenal setelah nongol di TV nasional. Finsen Mayor beda jalur. Ia muncul dari lorong-lorong Sorong, dari rumah adat, dari kelas kuliah kampus lokal, lalu lompat jauh sampai kursi DPD RI di Senayan. Masih awal 20-an, rambut merah mencolok, tapi bawa beban satu provinsi baru: Papua Barat Daya.
Buat banyak anak muda Papua, nama Finsen ini semacam bukti kalau “orang seperti kita” juga bisa duduk di ruang yang biasanya cuma kita lihat di berita.
Senator Rambut Merah dari Sorong
Nama lengkapnya Paul Finsen Mayor, lahir dan besar di Kota Sorong. Dari kecil ia tumbuh di lingkungan yang napasnya adat banget. Adat bukan cuma dipakai saat ada pesta atau upacara, tapi jadi aturan main soal tanah, laut, hutan, sampai cara orang menyelesaikan masalah.
Rambut merahnya bikin dia gampang di-spot di kerumunan, tapi yang bikin orang respect justru rekam jejaknya. Sebelum jadi senator, ia sudah menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, yang membawahi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Jadi ketika akhirnya duduk di DPD RI, dia bukan orang baru yang tiba-tiba muncul; ia sudah lama berputar di lingkaran adat dan komunitas.
Dari Kampus ke Ruang Rapat
Secara akademis, Finsen nggak main-main. Ia kuliah Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Sorong, lalu lanjut S2 Administrasi Publik dan belajar manajemen SDM. Jadi ketika ngomongin kebijakan, anggaran, birokrasi, dia nggak cuma mengandalkan “feeling”, tapi juga fondasi teori yang cukup kuat.
Di luar kelas, ia kerja sebagai konsultan masyarakat adat. Di situ justru sekolah politik yang sebenarnya. Ia ketemu langsung kepala-kepala suku, mama-mama yang ribut soal sekolah dan kesehatan anak, pemuda yang bingung cari kerja. Dari situ ia belajar cara negosiasi, cara mediasi, dan yang paling penting: cara mendengar. Politik, buat dia, bukan cuma soal pidato, tapi soal berani duduk lama dengar keluhan orang satu per satu.
63 Ribu Suara dan Jalan ke Senayan
Momentum besarnya datang di Pemilu 2024. Papua Barat Daya baru saja jadi provinsi, dan orang-orang lagi cari siapa yang bisa di-charge jadi “wakil” mereka di pusat. Finsen maju sebagai calon DPD RI dari dapil itu.
Hasil akhirnya bikin banyak orang kaget sekaligus bangga. Ia mengantongi puluhan ribu suara dan jadi peraih suara tertinggi di dapilnya. Sekaligus dijuluki sebagai salah satu anggota DPD termuda di Indonesia waktu itu. Buat anak muda Papua, ini kayak notif besar: ternyata umur dua puluhan bukan alasan untuk cuma jadi penonton politik.
Ngomong Anggaran dengan Bahasa Kampung
Begitu resmi dilantik, Finsen langsung ikut nimbrung di isu-isu krusial. Salah satu yang sering ia highlight adalah soal APBD Papua Barat Daya yang nilainya turun cukup tajam. Di media mungkin terdengar kering, cuma angka triliunan naik-turun. Tapi cara Finsen ngomong bikin semua terasa dekat.
Ia mengaitkan turunnya anggaran dengan jalan yang belum diaspal, puskesmas yang sepi alat, dan anak muda yang masih menganggur. Ia dorong prioritas ke pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, bukan sekadar belanja habis pakai yang nggak kerasa dampaknya. Kata “serapan anggaran” yang biasanya cuma lewat di telinga, di tangannya berubah jadi pertanyaan: “Kalau serapan rendah, itu artinya program buat kalian jalan atau mandek?”
Tanah Papua, Orang Papua, dan Hak untuk Didahulukan
Di isu kerja dan investasi, Finsen punya sikap yang lumayan tegas. Menurutnya, kalau ada perusahaan datang bawa proyek dan lowongan, yang harus berdiri paling depan adalah orang Papua sendiri. Ia sering menyebut prioritas untuk orang asli Papua, mereka yang peranakan tapi berakar di Papua, dan yang lahir besar di tanah itu.
Bukan berarti menutup diri dari pendatang, tapi ia mau pola lama diubah. Terlalu sering terjadi, tanah diolah orang luar, sementara orang lokal cuma jadi penonton atau tenaga kerja kelas dua. Vibes yang dia dorong jelas: Papua bukan etalase, tapi rumah, dan pemilik rumah harus dapat porsi paling besar.
Di Persimpangan Tambang dan Lingkungan
Isu yang paling rumit mungkin soal tambang. Di satu sisi, ada janji beasiswa, jalan, listrik, dan lapangan kerja. Di sisi lain, ada risiko lingkungan rusak dan laut tercemar. Di beberapa kasus, Finsen lantang mengingatkan pemerintah pusat agar tegas terhadap praktik tambang yang diduga melanggar aturan, apalagi di pulau-pulau kecil yang rentan.
Tapi ada juga momen ketika masyarakat adat sendiri minta tambang tetap jalan karena merasa sudah dapat manfaat nyata. Di situ Finsen memilih jadi jembatan, bukan hakim tunggal. Ia bawa aspirasi warga ke pusat, tapi sekaligus mengingatkan bahwa aturan lingkungan bukan sekadar hiasan. Ia berada di tengah, menjaga keseimbangan antara perut hari ini dan masa depan generasi berikutnya.
Gen Z Bisa Masuk Parlemen
Cerita Finsen Mayor pada dasarnya adalah reminder keras buat generasi muda: identitas lokal dan latar kampung bukan penghalang; justru bisa jadi kekuatan. Dari rumah adat ke gedung parlemen mungkin terdengar jauh, tapi jalurnya nyata: organisasi, pendidikan, kerja lapangan, dan keberanian maju.
Rambut merahnya mungkin yang pertama bikin orang nengok, tapi yang bikin dia tetap relevan adalah cara dia ngobrol soal daerahnya: sederhana, tajam, dan terasa tulus. Di tengah politik yang sering kelihatan jauh dan kaku, sosok seperti Finsen menunjukkan bahwa anak muda juga bisa duduk di meja yang sama—bukan cuma buat foto, tapi buat ikut ngatur arah kebijakan.
