ManusiaSenayan.id – Industri pertahanan lagi jadi bahan bahasan serius, tapi tenang… kita bahasnya nggak kaku-kaku amat. Komisi VII DPR RI main ke PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung, Kamis (8/12/2025), buat ngecek langsung “dapur” industri strategis: dari PTDI, PT PAL, sampai PT Pindad.
Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, intinya bilang: industri pertahanan jangan cuma diminta kuat, tapi juga dikasih “gizi” kebijakan yang sehat. Salah satunya lewat kebijakan pajak. Bukan mau ngeluh, tapi kalau bebannya segede gaban, ya susah juga mau lari kenceng.
Makanya, Saleh minta pintu ke Kementerian Keuangan jangan kayak gerbang event eksklusif. Harus bisa diajak ngobrol langsung. Katanya, “Industri pertahanan kita harus bisa bicara langsung dengan Kementerian Keuangan. Harus ada afirmasi bagi industri seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan PT Pindad sehingga beban pajak yang dikenakan dapat dikurangi,” ujarnya.
Dia dorong biar perhitungan pajak nggak asal comot rumus, tapi bener-bener nyambung sama kondisi perusahaan. “Kita harapkan perhitungannya dimulai lagi yang proporsional untuk menjawab apa yang diminta perusahaan. Ini penting agar industri pertahanan nasional kita semakin hari semakin baik,” lanjutnya.
Saleh juga ngingetin, alutsista itu bukan properti film perang. Di dunia nyata, banyak dipakai buat hal-hal yang sangat manusiawi. “Alat-alat pertahanan itu tidak hanya untuk perang. Dalam situasi damai, alutsista sering digunakan untuk membantu penanganan bencana, distribusi logistik, guru, alat kesehatan, dan berbagai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Soal persaingan global, Saleh kasih warning halus tapi nyelekit: jangan sampai Indonesia cuma jadi “tim cadangan” di Asia. “Jangan sampai kita tertinggal di Asia, bahkan di ASEAN saja kita harus tangguh dan kokoh. Kita berharap pemerintah tetap on the track,” tegasnya.
Singkatnya, kalau pajak masuk akal dan dukungan fiskal serius, industri pertahanan bisa naik kelas. Biar Indonesia bukan cuma jago beli, tapi juga jago bikin.
