Manusiasenayan.id – Isu WNI di Kamboja dan Filipina yang nyemplung ke dunia penipuan digital alias scam lagi rame dibahas. Kali ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono ikut nimbrung merespons pernyataan Bos OJK Mahendra Siregar yang bilang kalau WNI yang jadi scammer bukan korban TPPO, tapi pelaku kriminal. Dan menurut Dave, masalah ini nggak bisa dipukul rata.
Dave bilang, posisi negara harus hati-hati tapi tegas. Nggak semua WNI di luar negeri itu otomatis korban, tapi juga nggak bisa asal dicap penjahat. “Harus dibedain jelas mana yang bener-bener korban perdagangan orang (TPPO) dan mana yang sadar ikut praktik scamming,” kata Dave. Soalnya, dua kategori ini punya konsekuensi hukum yang beda jauh.
Kalau WNI itu dijebak, ditipu, atau dipaksa kerja di kondisi yang nggak manusiawi, negara wajib hadir. Perlindungan, pendampingan, sampai pemulihan itu hak mereka. Di titik ini, negara nggak boleh lepas tangan. Korban tetap korban, mau di mana pun mereka berada.
Tapi ceritanya beda kalau dari awal sudah tahu dan mau ikut nipu orang. Dave tegas: perlindungan negara nggak boleh dijadikan tameng buat ngebenerin kejahatan. Kalau terbukti ikut penipuan lintas negara, ya harus diproses hukum. Mau alasannya ekonomi, tekanan hidup, atau ikut-ikutan, tetap ada batas yang nggak bisa ditoleransi.
Makanya, Dave dorong koordinasi lintas lembaga biar proses verifikasi bener-bener objektif. Jangan semua WNI di Kamboja dan Filipina dicap scammer, tapi juga jangan pura-pura buta sama fakta kalau memang ada yang terlibat. Menurutnya, ini penting buat jaga nama baik WNI dan integritas hukum Indonesia.
Dave juga minta supaya WNI yang terbukti melakukan kejahatan di luar negeri bisa diproses dengan hukum Indonesia. Sementara itu, korban TPPO harus dapet perlindungan maksimal, mulai dari rehabilitasi sampai reintegrasi sosial. Intinya, pendekatan negara harus humanis ke korban, tapi galak ke pelaku.
Sebelumnya, pernyataan Mahendra Siregar di Senayan emang cukup nyeletuk. Dia bilang terang-terangan: mereka itu scammer, bukan korban. Pernyataan ini yang kemudian bikin diskusi melebar ke mana-mana.
Ujungnya, negara lagi diuji: melindungi warga sendiri tanpa kompromi ke kriminalitas. Dan seperti kata Dave, garisnya harus jelas—biar empati jalan, tapi hukum tetap berdiri tegak.
