ManusiaSenayan.id – Politik Indonesia tuh kadang kayak trend fashion: yang lama bisa “comeback” lagi. Nah, wacana Pilkada via DPRD sekarang muncul lagi ke permukaan. Pemerintah mengklaim, ide ini bisa jadi cara buat memangkas biaya politik yang selama ini terkenal mahal.
Wacana ini makin kencang setelah Presiden Prabowo Subianto menyuarakannya dan beberapa partai pendukung ikut kasih dukungan. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, juga terbuka mengusulkan agar Pilkada pada pemilu mendatang dilakukan lewat DPRD. Usulan itu disampaikan langsung di depan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Golkar.
Tapi, tidak semua orang langsung klik tombol “setuju”. Anggota Baleg DPR RI, Benny Kabur Harman, justru menolak. Menurutnya, Pilkada lewat DPRD bukan solusi buat penyakit demokrasi lokal. “Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny (Senin, 5/1/2026).
Benny menilai kalau masalahnya biaya mahal, politik uang, dan netralitas aparat yang lemah, lalu solusinya cuma ganti jalur pemilihan, itu tidak menyentuh akar problem. Ia menilai Pilkada tidak langsung malah berpotensi bikin masalah klasik tetap ada: biaya tetap tinggi, politik uang tetap bisa cari celah, dan netralitas aparat tetap rawan.
Benny menekankan akar masalahnya ada di regulasi yang belum kuat. Maka yang perlu diberesin adalah aturan main: “Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar.”
Soal ongkos politik, Benny mendorong negara ambil peran lebih besar dengan membiayai Pilkada. Menurutnya, kalau tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, maka anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung.
Di akhir, Benny ngajak publik jangan apatis: “Jangan pernah putus asa berjuang untuk rakyat. Politik itu harus riang gembira.”
